Rabu, 11/12/2019 13:53 WIB
Komisi VIII Kritik Indeks KUB Kemenag
Kemenag merilis indeks kerukunan umat beragama pada Rabu 20 Desember 2019
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengkritisi hasil indeks kerukunan umat beragama (KUB) Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai tidak menjelaskan secara rinci variabelnya.
"Saya ingin tahu, ini Papua Barat kok nomor satu? Kemarin kan padahal baru terjadi kerusuhan. Atau bisa saja pertanyaan yang diajukan terlalu normatif," ujar Diah di Gedung Kemenag, Thamrin pada Rabu (11/12).
Diah menduga pertanyaan yang diajukan terlalu normatif atau responden yang disurvei adalah golongan birokrasi sehingga tidak mencerminkan masalah yang sesungguhnya.
"Maka dari itu, saya meminta agar Balitbang segera menindaklanjuti hasil ini untuk mengetahui sejauh mana kerukunan umat beragama di Indonesia memang berjalan baik," imbuhnya.
Berdasarkan data dari Balitbang Kemenag, indeks kerukunan umat beragama pada tahun ini berada pada angka 73,83%, angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun lalu yang hanya sebesar 70,90%.
Provinsi Papua Barat mempunyai tingkat indeks kerukunan umat beragama tertinggi, yakni sebesar 82,1%, disusul NTT (81,1%), dan Bali (80,1%). Sementara untuk provinsi dengan indeks kerukunan umat beragama terendah adalah Jawa Barat 68,5%, Sumatera Barat 64,4%, dan Aceh 60,2%. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments