Selasa, 10/12/2019 08:24 WIB
Repatriasi 977 WNI, Legislator Minta Pekerja Migran Diberdayakan
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengapresiasi pemulangan kembali (repatriasi) 977 WNI dari Malaysia. Diharapkan, langkah ini dilanjutkan dengan upaya pemberdayaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut di daerah asal masing-masing.
Hal itu menyikapi program repatriasi sebagai hasil kerja sama KBRI Kuala Lumpur dengan Jabatan Imigresen Malaysia, KJRI Johor Baru, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sosial RI, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Sebagaimana diberitakan, para WNI yang sebagiannya merupakan kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak tersebut, dipulangkan dari tahanan-tahanan imigrasi di seluruh wilayah Semenanjung Malaysia. Sejak April 2019 sebanyak 977 WNI yang terdiri atas 910 orang dewasa dan 67 bayi serta anak-anak telah dipulangkan ke Indonesia.
“Setelah pemerintah memulangkan ratusan WNI, saat ini yang terpenting adalah bagaimana solusi recovery dan revitalisasi kehidupan mereka di daerah asal,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini dalam siaran persnya yang diterima, Selasa (10/12).
Menurut Mufida, upaya recovery dan revitalisasi tersebut melalui pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, recovery mentalitas dan mindset, agar ada semangat hidup lebih positif bagi Repatriasi WNI di daerah asalnya.
"Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan mental spiritual, tersedianya konselor bahkan lembaga konseling, di daerah asal agar trauma yang sdang dialami dengan cepat ditangani," ucapnya.
Kedua, perlu dilakukan upaya konkret dan signifikan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, di antaranya dengan memberikan pelatihan wirausaha rumah tangga, kerja sama permodalan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan institusi perbankan, kerjasama kepemilikan rumah tinggal atau kendaraan bermotor dengan institusi keuangan.
Ketiga, memberi perhatian pada prestasi dan taraf pendidikan anak pekerja migran dengan bimbingan belajar gratis, beasiswa berprestasi, dan juga kreativitas program.
Keempat adalah membentuk Forum Informasi dan Komunikasi sebagai wadah komunikasi bersama antara mereka, agar saling mengetahui apa yang akan dilakukan serta keberhasilan apa yang bisa ditiru.
"Upaya-upaya recovery dan pemberdayaan tersebut pada tahap awal bisa difokuskan pada daerah asal pemulangan PMI dari Malaysia sebagai proyek percontohan," ujarnya.
Selanjutnya, bisa dikembangkan kepada daerah-daerah yang menjadi kontributor utama pekerja migran nasional, yaitu Jawa Barat (Cirebon, Indramayu, Subang, Cianjur dan Sukabumi), Jawa Timur (Ponorogo, Malang), dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur)
"Pemerintah jangan hanya berhenti pada langkah pemulangan saja. Tapi harus diperhatikan dan dilakukan pendampingan pasca pemulangan sehingga para Repatriasi WNI bisa membangun masa depannya yang lebih baik di daerah asal," pungkasnya. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments