Kamis, 05/12/2019 09:15 WIB
Hadapi Nataru, Kebutuhan Beras Dipastikan Aman
JAKARTA, DAKTA.COM - Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebutuhan beras nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini didukung dengan angka cadangan beras saat ini yang mencapai 4.776.000 ton.
"Jadi kebutuhan natal dan tahun baru saya pastikan aman. Kami juga sudah mengantisipasi dan melakukan validasi data dari kesiapan-kesiapan panen," ujar Syahrul di Kantor Presiden, Rabu (4/12).
Syahrul mengatakan, kebutuhan beras juga akan terjamin karena secara perlahan panen raya akan berlangsung pada akhir Desember tahun ini hingga memasuki masa puncak pada April 2020. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki stok beras yang baru.
"Apalagi pada Januari nanti, kami prediksi akan terjadi stok beras baru sebanyak 16.000 ton. Lalu pada bulan Februari sebanyak 576 ribu ton dan puncak panen raya pada bulan Maret menuju April, kurang lebih mencapai 4.255.000 ton," katanya.
Meski demikian, kata Syahrul, Indonesia sempat memiliki kekurangan beras sebanyak 1.241.000 ton pada periode November 2019. Kekurangan ini disimpulkan dari data produksi beras yang hanya 1.233.000 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan beras mencapai 2.474.000 ton.
"Tapi, kita masih punya cadangan sebanyak yang saya sebutkan tadi," katanya.
Di samping kebutuhan dalam negeri, Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam kesempatan rapat terbatasnya menginstruksikan Kementerian terkait agar melalukan ekspor beras ke sejumlah negara.
"Tadi ada perintah dari bapak Presiden, bahwa saya diminta untuk persiapkan ekspor beras sehingga Indonesia ini tidak hanya melihat impor. Tahun ini dipersiapkan beras premium (untuk ekspor). Insyaallah, per Januari akan dilakukan persiapan," katanya.
Menurut Syahrul, beras yang akan diekspor rencananya berjumlah 100.000 sampai 500.000 ton. Di samping itu, ada juga persiapan diplomasi dagang yang menjadi bagian penting pada proses ekspor. Ia optimistis proses ini bisa dilakukan pada awal Maret 2020.
"Dalam pikiran saya, semua negara akan dijajaki dulu. Yang jelas, kita harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara lain. Walaupun sampai sejauh ini belum ada komunikasi yang lebih teknis dengan negara tujuan ekspor. Saya mohon waktu," katanya.
Untuk itu, Syahrul memastikan pemerintah akan menyesuaikan regulasi ongkos produksi dengan penyesuaian logistik dan distributor. Dalam hal ini, dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peranan pada peningkatan nilai ekspor beras.
"Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah, Siapa pun menurut saya, mau BUMN atau siapa saja yang penting kita ekspor," kata dia. **
Editor | : | |
Sumber | : | Republika |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments