Rabu, 04/12/2019 13:59 WIB
Legislator: Butuh Solusi Cepat Atasi Keruwetan BPJS
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi-solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Bukan justru sibuk saling merumitkan persoalan.
Mufida menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan salah satu penyebab defisit BPJS adalah praktik operasi cesar.
“Bagi komisi IX, yang terpenting adalah segera menemukan jalan keluar dari semua persoalan defisit BPJS,” kata Mufida dalam siaran persnya, Rabu (4/12).
Mufida melanjutkan, kalaupun ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan cross check data dan investigasi.
“Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40% atau 2 kali lipat dari standar WHO?” kata Mufida mempertanyakan.
Menurutnya, perlu dicek juga, apakah angka tersebut sudah mencakup data persalinan di bidan, puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak dicover BPJS, sehingga diperoleh data yang betul-betul valid.
“Jangan hanya dihitung dari jumlah cesar yang ditangani BPJS, karena banyak jg yang dilakukan dengan biaya mandiri. Jika benar angkanya sampai 40 %, ini tentu hal yang sangat memprihatinkan,” tambah politisi PKS itu.
Semua stakeholder, kata dia, hendaknya tidak saling merumitkan persoalan. Tapi hendaknya duduk bersama, mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu.
Mufida meminta pemerintah sebagai regulator dan BPJS Kesehatan sebagai operator untuk tidak campur aduk dalam menjalankan peran.
“Presiden sendiri dari kunjungan beliau ke beberapa tempat mengatakan, perlu perbaikan manajemen di BPJS. Maka mari kita sama-sama menjaga komentar-komentar yang bisa menimbulkan keresahan. Mari ciptakan ketenangan dan beri solusi-solusi jangka pendek. Bangsa butuh jawaban cepat mengatasi persoalan BPJS ini,” tandas Mufida. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments