JAKARTA_DAKTACOM:  Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, mengatakan penunjukkan Bea Cukai sebagai Koordinator Percepatan Dwelling Time di pelabuhan tidak akan efektif dalam waktu jangka panjang. Selama ini Bea Cukai disibukkan oleh kegiatan analyst point yang merupakan titipan dari 18 kementrian dan lembaga (K/L).

"Hal itu yang membuat proses dwelling time menjadi lama, sehingga hal inilah yang harus dibenahi," kata Yudi, di Jakarta, Rabu (5/8).

Yudi menilai, penunjukkan Bea Cukai terkesan merupakan solusi reaktif, parsial, dan kurang komprehensif.  Padahal, menurut Yudi, yang ingin dilakukan adalah penyederhaan (simplifikasi) proses di pelabuhan. Mulai dari pre-clearance, customs clearance, hingga post-clearance.

"Seharusnya penunjukkan percepatan dwelling time dilakukan berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan yg mendalam," tegas wakil ketua komisi yang membidangi infrastruktur tersebut.

Lebih lanjut, Yudi mengatakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di beberapa negara dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan (port authority), misalnya, di  Singapura dan Hongkong, "Sangat jarang dilakukan oleh Bea Cukai," jelasnya

Selain itu, penunjukkan Bea Cukai juga bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pasal 1 ketentuan umum, Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Sedangkan fungsi keselamatan dan keamanan kapal dilakukan oleh syahbandar.

Karena itu, lanjut legislator PKS dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tersebut, payung hukum pelaksanaan percepatan dwelling time oleh Bea Cukai tidak jelas. "Sampai sejauh mana wewenang dan tugas Bea Cukai dalam mengkoordinir, hal ini tentu akan berpotensi terulangnya permasalahan yang ada saat ini," tutup Yudi.