Senin, 02/12/2019 15:04 WIB
DPR Dorong Pengembangan Wisata Ekonomi Hijau
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mendorong pelaku usaha industri pariwisata nasional di berbagai daerah perlu untuk lebih giat lagi dalam menggalakkan penerapan konsep wisata ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan sektor pariwisata yang berkualitas di Tanah Air.
"Tren industri dunia saat ini tengah memopulerkan konsep green economy, ekonomi hijau, di mana suatu kegiatan industri tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi negara melalui pertambahan devisa, tetapi sekaligus juga ramah lingkungan serta berkeadilan sosial," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (2/12).
Politisi PKS itu mengatakan, hal itu juga selaras dengan peningkatan pengalaman wisata berkualitas yang diusung menjadi salah prioritas Kementerian Pariwisata ke depannya.
Dengan menerapkan pariwisata berkelanjutan, maka dampaknya diharapkan selain meningkatkan kepuasan pengalaman wisata juga meningkatkan SDM terampil, diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi.
"Wisatawan masa kini ketika mendatangi suatu destinasi tak sekadar ingin mendapatkan kepuasan pengalaman dari indahnya tempat atau bersejarahnya bangunan, tetapi sekaligus juga menuntut kepastian keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta lingkungan yang terjaga kelestariannya," jelasnya.
Menurutnya, Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam hal kekayaan jumlah destinasi wisata yang sangat indah dan atau bersejarah.
"Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasana juga terus dilakukan, didukung dengan anggaran kementerian yang semakin meningkat. Namun peningkatan SDM bidang pariwisata dan penerapan konsep ekonomi hijau ini yang nampaknya masih memerlukan kerja keras Pak Menteri dan jajarannya," ucap Ledia. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments