Senin, 02/12/2019 09:27 WIB
GNPF Ulama Tampik Anggapan Reuni 212 Bentuk Mobilisasi Massa
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak menampik tudingan jika reuni 212 adalah bentuk mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi.
"Kegiatan kami pada hari ini justru lebih banyak diisi oleh zikir dan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia dan juga meminta perlindungan terhadap Habib Rizieq yang masih tertahan di Arab Saudi," tegas Yusuf di sela-sela acara reuni akbar 212, Senin (2/12).
Yusuf menyatakan, tidak akan sulit bagi mereka untuk kembali melakukan aksi demonstrasi bergelombang seperti saat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Jika kami mau, umat Islam mau, gelombang aksi seperti 411 atau 212 lalu itu bisa kami lakukan. Tapi kami tidak ingin, kami hanya berdoa bersama di sini, bersholawat sebagai peringatan Maulid Nabi," imbuhnya.
Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak
Namun, Yusuf meminta agar aparat kepolisian tetap melakukan proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri yang telah kembali melakukan penistaan agama.
"Jangan sampai rakyat Indonesia ini, khususnya umat Islam harus dikorbankan hanya karena tiga orang, yaitu Sukmawati, Abu Janda, dan Ade Armando," tutupnya.
Pada Senin hari ini (2/12), umat Islam kembali tumpah ruah di lokasi lapangan silang Monas untuk menghadiri acara reuni akbar 212 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Agenda diawali dengan sholat Tahajud bersama dan sholat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan zikir dan solawat, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara dimulai sekitar pukul 06.00 dengan sambutan dari tiga tokoh utama, yakni Ketum PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, dan Ketum DPP FPI Shobri Lubis. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Acara puncak adalah pidato dan penyampaian amanat oleh Habib Rizieq Syihab (HRS) melalui audio streaming dari Kota Mekkah. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments