Ahad, 01/12/2019 11:26 WIB
PGRI Desak Pemda Perhatikan Kesejahteraan Guru
Peringatan puncak perayaan HUT PGRI ke 74 dan Hari Guru Nasional 2019 di Stadion Wibawa Mukti
CIKARANG, DAKTA.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintahan di setiap daerah memperhatikan kesejahteraan guru.
Ketua PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan PGRI telah mengikrarkan diri sebagai epicentrum penggerak perubahan bangsa, untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan persoalan pendidikan yang ada di wilayahnya.
"Seperti kekurangan guru harus diisi, memberikan pelatihan, tunjangan profesi, serta memperbanyak sertifikasi bagi guru," katanya saat puncak perayaan HUT PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional di Stadion Wibawa Mukti, Jababeka Cikarang Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/11).
Terkait dengan perhatian dari pemerintah, Unifah menyebut sejauh ini presiden telah membantu guru melalui berbagai programnya seperti penyederhanaan administrasi yang dibuat guru, serta penambahan alokasi CPNS untuk tenaga kependidikan, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS PKK.
Pihaknya juga mengaku kecewaan karena Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara tersebut, yang seharusnya dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut. Namun karena kesibukannya, maka Jokowi tidak bisa datang.
Sementara ketika ditanya mengenai adanya potongan gaji guru untuk PGRI di setiap daerah, Unifah menyebut hal itu sebagai sesuatu yang sah.
Potongan itu berdasarkan kesepakatan di antara pengurus PGRI dan guru, yang besarannya Rp4000 sampai Rp6000.
Menurutnya, iuran guru itu untuk kepentingan organisasi PGRI, apalagi sebagai wadah guru, pihaknya tidak mendapat bantuan sama sekali. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments