Selasa, 26/11/2019 15:46 WIB
Mendagri: Ormas Tak Sesuai Pancasila Perlu Diluruskan
JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila perlu diluruskan.
"Banyak sekali ormas yang bagus ini kita dorong, tapi ada juga ormas yang mungkin bukan hanya sekadar mengkritik tapi juga membawa nilai-nilai yang tidak sesuai ideologi Pancasila nah yang begini harus kita luruskan," kata Tito Karnavian saat menjawab urgensi penilaian ormas di Jakarta, Selasa (26/11).
Menurutnya, tujuan terbentuknya ormas di dalam negara demokrasi sangat baik karena posisinya sebagai penyeimbang pemerintahan.
"Untuk menyeimbangkan dominasi negara supaya nanti tidak otoriter maka muncul masyarakat sipil, organisasi masyarakat," kata dia.
Kemudian, kata dia, dalam perjalanannya organisasi masyarakat ada yang tumbuh positif yang posisinya memang memberikan kritik membangun bagi pemerintah, atau bahkan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun bangsa.
Namun, menurutnya, pertumbuhan ormas bisa juga sebaliknya, bukan hanya mengkritik tetapi ternyata juga membawa ideologi-ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
"(Meluruskannya) bisa dengan cara pendekatan dialog komunikasi pada mereka bisa juga menggunakan sanksi," ucap Tito.
Untuk sanksi bisa dengan pembubaran organisasi masyarakatnya. "Bahkan juga bisa diterapkan tindak pidana kalau melakukan perusakan dan tindak pidana korporasi," kata Tito. **
Editor | : | |
Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments