Senin, 25/11/2019 11:28 WIB
MUI: Standardisasi Dai Bukan Keharusan
Kabid Infokom MUI Masduki Baidlowi
JAKARTA, DAKTA.COM - Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI menggelar acara standardisasi dai untuk meningkatkan kompetensi dakwah.
Menurut pemaparan dari Kabid Infokom MUI Masduki Baidlowi, acara ini diselenggarakan dalam rangka menetapkan standar dakwah terhadap para dai dan mubaligh yang sesuai dengan ajaran Islam yang moderat.
"Banyak dai kita itu sudah tampil di TV, namun kedalaman materi keagamaannya belum memadai sehingga forum ini menjadi penting," papar Masduki di Jakarta, Senin (25/11).
Masduki mengatakan, program ini juga bukan menjadi sebuah keharusan kepada para dai untuk mengikuti program ini, melainkan hanya sebuah pilihan untuk semakin memperdalam keilmuan mereka.
"Ini bukan sertifikasi dai, tapi dai yang bersertifikat. Kalau sertifikasi dai itu seperti orang mau mengemudi harus punya SIM. Kalau ini hanya pilihan saja bagi yang ingin mengikuti," jelasnya.
Masduki juga menyoroti adanya tantangan bagi para dai dalam menghadapi era post truth saat ini, dimana banyak penggiringan opini yang menutupi fakta dari kejadian sesungguhnya.
"Misalnya saja yang terbaru adalah penusukan terhadap Pak Wiranto, namun di sosial media kan dibentuk penggiringan opini seolah-olah itu hanya rekayasa," tutupnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments