Ahad, 24/11/2019 11:17 WIB
Parmusi Gelar Pertemuan dengan Ratusan Petani di Kupang
KUPANG, DAKTA.COM - Lebih dari 300 petani hutan di Kota dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan pertemuan dengan jajaran Pengurus Wilayah (PW) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) NTT dan Pengurus Pusat (PP) yang dihadiri Ketua Umum Parmusi H. Usamah Hisyam di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Sabtu (23/11).
Pertemuan kelompok tani dengan Parmusi dalam rangka membahas rencana penggunaan lahan kosong oleh warga yang kini tengah diperjuangkan oleh PW Parmusi NTT. Ketua PW Parmusi NTT Abu Lamahoda mengatakan, ada 85 kelompok tani di kota/kabupaten Kupang yang ingin menggunakan lahan kosong milik negara untuk bercocok tanam.
"Ada 85 kelompok tani yang kita bina, masing-masing kelompok ada 20-25 orang. Para kelompok tani ini tengah kita perjuangkan bersama agar bisa mendapatkan lahan kosong milik negara untuk dikelola sebagai ladang pertanian dan perkebunan," ujar Abu di Aula Gedung Universitas Muhammadiyah, Kupang.
Mereka bukan hanya umat muslim, tapi justru lebih banyak dari non muslim, karena umat Islam di wilayah NTT adalah minoritas. Namun, Parmusi tidak pernah membedakan hal itu, karena dalam urusan kepedulian sosial dan kemuatan, dakwah Parmusi selalu mengayomi dan merangkul semua umat demi kemaslahatan bersama.
"Justru yang tengah kita perjuangkan banyak masyarakat dari non muslim. Ini bahkan di luar sana masih ada ribuan yang belum bisa ikut dalam pertemuan ini. Dan mereka bersama kita. Parmusi berjuang untuk kemaslahatan semua umat beragama," jelas Abu.
Abu menuturkan, Parmusi berjuang bersama rakyat kecil karena masyarakat di sini banyak yang belum memiliki rumah dan mata pencaharian. Kebetulan ia mendengar kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencanangkan program penggunaan lahan kosong milik negara untuk dimanfaatkan masyarakat.
"Program itu kemudian kita tangkap dan kebetulan di NTT masih banyak lahan kosong milik negara yang menurut kami bisa dimanfaatkan oleh warga. Karena di NTT masih banyak masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan, mereka belum punya tempat tinggal dan penghasilan tetap," jelasnya.
Sejauh ini, PW Parmusi sudah membuat proposal pengajuan penggunaan lahan untuk warga ditunjukan ke KLHK. Beberapa syarat juga sudah terpenuhi, misalnya pembuatan peta lahan kosong yang nantinya akan digunakan. Pihaknya tinggal menunggu dikeluarkannya SK dari kelurahan atau desa tentang kelompok tani yang akan menggunakan lahan kosong tersebut.
"Jadi tinggal menunggu SK kelompok tani saja dari kelurahan/desa. Kalau peta wilayah kita sudah ada. Kalau tembus ini, warga bisa menggunakan lahan kosong sebagai HGU masing-masing maksimal satu hektar atau setengah hektar," jelasnya.
Sementara itu, Usamah menyambut baik progresifitas PW Parmusi NTT yang mengadvokasi para petani hutan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak dengan turut merasakan program pemerintah. Ia menuturkan PP Parmusi memang pernah melakukan pertemuan Menteri LHK Siti Nurbaya di Kantor Parmusi Pusat, Jakarta untuk membicarakan hal itu.
"Sebenarnya apa yang tengah dilakukan oleh Parmusi di NTT ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kami dengan Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya tahun lalu. Ibu menteri sudah memberikan pintu bagi Parmusi untuk membantu program pemerintah berupa pemanfaatan lahan kosong milik negara oleh warga masyarakat," ujar Usamah.
Saat itu Menteri LHK Siti Nurbaya diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi yang baik antar ormas dan sejumlah tokoh masyarakat untuk mencanangkan program ini, termasuk dengan Parmusi. Sehingga pertemuan PP Parmusi dan Menteri LHK berlangsung. Usamah pun berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di NTT agar terpenuhi.
"Khususnya mengenai pemanfaatan lahan kosong ini yang sudah dijanjikan pemerintah, nanti saya akan sampaikan lagi kepada ibu menteri. Kalau ini berhasil Insya Allah saya janji akan mendatangkan presiden atau wakil presiden untuk peresmian sekaligus melakukan penanaman bibit pertama di Kupang," tandas Usamah yang disertai tepuk tangan meriah. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments