Kamis, 21/11/2019 09:22 WIB
DPR Ingatkan Kartu Pra Kerja Jangan Sampai Salah Sasaran
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati
JAKARTA, DAKTA.COM - Kekacauan data kepesertaan sebuah program pemerintah kerap terjadi. Sebut saja Data Cleansing yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan, persoalan data KIS, data KIP, dan kartu-kartu lain. Karena itu, pemerintah diminta jangan mengulang kesalahan dalam pendataan penerima Kartu Pra Kerja.
“Ini jadi pelajaran besar bagi pemerintah untuk melakukan pendataan yang tepat sasaran,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Rabu (20/11).
Mufida menambahkan, program Kartu Pra Kerja yang akan mulai dijalankan Januari 2020 tidak boleh mengulang kesalahan sebelumnya. Kepesertaan kartu ini harus tepat sasaran.
“Bantuan harus diberikan kepada yang berhak, jangan missdata seperti yang terjadi pada kepesertaan PBI BPJS Kesehatan,” ujar Mufida.
Program Kartu Pra Kerja sendiri merupakan bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK dan membutuhkan kompetensi. Kartu ini akan memberi manfaat pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan insentif.
Menurut Mufida, program ini akan membutuhkan persiapan, sistem pelaksanaan dan monev yang detil dan komprehensif. Karenanya jangan sampe missleading.
“Bagaimana mungkin program terkait ketenagakerjaan kemudian pengelolaannya di bawah Kemenko Perekonomian. Sangat tidak rasional jika program ini dikelola oleh level Kemenko. Bagaimana nanti pengawalan dan supervisi terhadap implementasi Kartu Prakerja? Siapa yang akan melakukan dari DPR RI jika level kemenko yang mengelola,” tegas Mufida mempertanyakan. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments