Selasa, 12/11/2019 14:37 WIB
Jokowi Minta Kartu Prakerja Bisa Terlaksana Januari 2020
Presiden Jokowi
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi kartu prakerja dapat terlaksana pada Januari 2020.
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik "Program Kartu Prakerja" di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11).
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju, para menteri kabinet, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja berkisar Rp7,81 triliun.
"Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui 'platform' digital yang kita siapkan," kata Presiden Jokowi.
Contoh pelatihan yang bisa dipilih adalah barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi "programing" hingga "coding".
"Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya," kata Jokowi.
Tempat pelatihan ketiga barulah Balai Latihan Kerja (BLK).
"Saya kira BLK diberikan sesuai porsi yang ada seperti yang lalu jangan ditambah lagi," katanya.
Menurut Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program "reskilling" maupun "upskilling".
"Kembali lagi tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung," katanya.
Fokus rapat terbatas terkait kartu prakerja tersebut adalah mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengusaha.
"Yang kedua meningkatkan keterampilan angkatan kerja 'existing' yang semakin produktif dan berdaya. Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri," katanya.
Anggaran kartu prakerja tersebut untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler.
Total anggaran untuk akses digital sebanyak Rp3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang. Secara rinci, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp2 juta, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei sebesar Rp150 ribu.
Sementara itu, total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp3,83 triliun yang terdiri atas skilling sebesar Rp3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling sebesar Rp765 miliar dengan target 100 ribu peserta. Adapun rincian untuk akses reguler skilling terdiri atas pelatihan sebesar Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.
Sementara itu, untuk akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.
Penerima Kartu Prakerja adalah individu yang baru lulus/kuliah namun belum mendapatkan pekerjaan, individu yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan kemampuan tambahan, dan individu yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin mencari pekerjaan baru. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments