Selasa, 12/11/2019 10:39 WIB
Menteri PUPR: Industri Konstruksi Lambat Gunakan Digitalisasi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebutkan industri konstruksi di Tanah Air termasuk yang lambat dalam memberdayakan digitalisasi padahal hal itu penting guna meningkatkan daya saing konstruksi nasional.
"Industri konstruksi adalah industri yang paling lambat menggunakan digitalisasi," kata Basuki Hadimuljono dalam pembukaan Forum Engineering 10 di Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut Basuki, digitalisasi di bidang konstruksi adalah hal penting karena lima tahun mendatang, salah satu fokus pemerintah masih terkait infrastruktur, termasuk meningkatkan daya saing global.
Menteri PUPR juga memaparkan sejumlah pencapaian infrastruktur nasional antara lain adalah revitalisasi Stadion Manahan di Solo, Pasar Rakyat di Bukit Tinggi, Istora PON Papua 2020 dan Tol Manado-Bitung.
Menteri Basuki mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam bidang konstruksi misalnya melalui standardisasi BIM atau Buiding Information Modeling.
Dengan memberdayakan digitalisasi maka ada berbagai hal yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku sektor konstruksi Nusantara, antara lain adalah efisiensi dalam membangun.
Sebagaimana diwartakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengingatkan tentang fenomena penyusutan globalisasi, tetapi di sisi lain adalah melesatnya digitalisasi sehingga kedua paradigma ini akan berpengaruh kepada perkembangan perekonomian nasional ke depannya.
"Dinamika ekonomi dan keuangan global yang kita hadapi sekarang adalah diminishing globalization, rising digitalization," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam acara Seminar Nasional Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta, Sabtu (2/11).
Menurut Perry, pada saat ini terjadinya penurunan dorongan untuk melakukan globalisasi, tetapi pada saat yang bersamaan adalah gerakan akselerasi digitalisasi. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments