Jum'at, 08/11/2019 15:22 WIB
Soal Impor Cangkul, PKS: Jokowi Jangan Lepas Tangan
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto mengkritik sikap Jokowi yang terkesan lepas tangan dalam urusan impor cangkul. Menurut Mulyanto, sebagai Presiden tidak sepatutnya Jokowi mengumbar keluhan di hadapan publik ketika menemukan data yang dianggap tidak pantas masuk ke dalam rencana kegiatan pemerintahan, termasuk masalah impor cangkul.
Presiden, kata Mulyanto, merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan yang memiliki wewenang mengatur dan mengarahkan seluruh aparatur Negara. Kalau Presiden menemukan sesuatu yang janggal harusnya langsung ambil tindakan dan arahan untuk perbaikan. Bukan malah mengeluhkan di dalam forum yang dapat disaksikan masyarakat luas.
“Jokowi jangan lupa bahwa saat ini dia yang memimpin Pemerintahan. Dia bertanggungjawab atas semua kerja kementerian, lembaga dan badan yang ada dalam negara ini. Bukan oposisi. Kalau dia ikut mengkritik, terkesan dirinya berada di luar pemerintahan,” ujar Mulyanto dalam keterangnnya di Jakarta, Jumat (8/11).
Mulyanto menegaskan bahwa saat ini sudah bukan masa kampanye. Sehingga Jokowi tidak perlu memosisikan dirinya sebagai orang lain yang tidak bertanggungjawab terhadap kinerja Pemerintah.
Sepatutnya Presiden Jokowi mulai ambil sikap dan tanggungjawab untuk memimpin kerja seluruh aparatur Negara agar dapat bekerja sesuai dengan program kerja Pemerintah yang sudah ditentukan.
“Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah sangat banyak. Karena itu dibutuhkan kekompakan dan sikap saling menghargai dalam menjalani pekerjaan. Pemimpin yang bertanggungjawab harus berada di depan, memandu dan mengarahkan kerja semua komponen Pemerintahan agar sesuai dengan yang direncanakan. Pemimpin harus memotivasi bukan melemahkan,” ujar Anggota Badan Legislasi ini.
Sebelumnya dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di JCC, Rabu (6/11) Jokowi mengaku heran dengan masih adanya rencana impor cangkul dalam program pengadaan barang/jasa Pemerintah. Jokowi mengkritik pihak yang mencantumkan rencana impor cangkul tersebut karena dapat berpengaruh terhadap defisit transaksi berjalan. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments