Jum'at, 08/11/2019 10:27 WIB
Bela Anies, Fraksi Gerindra DKI : Kita Baru Bahas KUA PPAS
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ichwanul Muslimin menampik tudingan jika Anies Baswedan tidak transparan dalam publikasi anggaran.
"Saya justru bingung kalau dibilang tidak transparan, kan kita baru bahas KUA-PPAS, apanya yang mau dipublikasikan? Kan anggarannya belum ada," ungkap Ichwan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, pada Jumat (8/11).
Ichwan menjelaskan bahwa sebelum disahkan menjadi APBD yang akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka harus membahas terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diusulkan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
"Setelah itu baru masuk Banggar untuk ditetapkan sebagai RAPBD, kemudian barulah disahkan menjadi APBD. Jadi memang belum ada anggaran yang bisa dipublish," imbuhnya.
Ichwan justru mempertanyakan apa yang dimaksud dengan transparansi anggaran karena pada saat ini mereka baru dalam tahap pembahasan KUA PPAS yang belum selesai.
"Makanya yang menuding juga harus tahu proses pembahasan anggaran secara jelas dari awal hingga ketok palu APBD," tutupnya.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mendapatkan sorotan tajam akibat adanya sejumlah anggaran yang janggal dan dituding tidak transparan perihal publikasi penyusunan anggaran. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments