Selasa, 05/11/2019 14:57 WIB
Polemik Pelarangan Cadar, Wamenag: Hanya Untuk Tertibkan ASN
Muslimah yang menggunakan cadar
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid turut angkat bicara mengenai polemik pelarangan penggunaan cadar. Ia meluruskan bahwa hal tersebut hanya bersifat menertibkan penggunaan cara berpakaian, khususnya kepada para aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama.
"Yang pasti yang diinginkan oleh pak menteri itu tujuannya untuk internal, untuk penertiban ASN di lingkungan Kementerian Agama. Itu sudah menjadi kewajiban dari pimpinan birokrasi," ungkap Zainut di Kantor MUI, Selasa (5/11).
Zainut meminta agar masalah tersebut tidak dikaitkan dengan masalah radikalisme, karena hal tersebut memang sudah tertuang dalam aturan di instansi terkait.
"Paham radikalisme, ekstrimisme, terorisme itu bisa lahir dari masalah politik masalah ekonomi masalah kesenjangan sosial dan sebagainya," imbuhnya.
Zainut menambahkan cara mengatasi paham radikalisme yang harus dilakukan adalah mencari akar permasalahan dari tumbuhnya pemahaman tersebut, sehingga pendekatan yang dilakukan akan lebih sesuai.
"Kalau akar persoalan dari pemahanan agama yang salah, ya harus dibenahi melalui bagaimana kita memberikan penyuluhan terhadap masayarakat agar memahami nilai-nilai agama secara benar," tutupnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments