Selasa, 05/11/2019 10:09 WIB
Anggaran Janggal, PSI Minta Anies Tidak Salahkan Sistem
Ilustrasi uang anggaran
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest meminta kepada Anies Baswedan untuk tidak menimpakan kesalahan kepada pihak lain terkait anggaran yang janggal.
"Harusnya diapresiasi, karena jika tidak ditemukan, anggaran tersebut akan lolos. Itu kan uang pajak dari keringat warga Jakarta," ungkap Rian di Jakarta, Selasa (5/11).
Rian memperingatkan bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya.
"Pak Anies ini tidak boleh bekerja setengah-setengah, bahasa kami kaleng-kaleng, karena beliau sudah mendapatkan amanat dari warga Jakarta," imbuhnya.
Oleh karena itu, Rian meminta kepada Anies untuk berhenti menyalahkan sistem e-budgeting yang telah berjalan atau menimpakan kesalahan kepada orang lain.
"Jadi kami minta kepada Pak Anies hentikan untuk menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan anak buahnya. Ini perlu kita koreksi bersama," tutupnya.
Beberapa waktu terakhir, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan sorotan tajam akibat adanya sejumlah anggaran yang janggal seperti pengadaan alat tulis senilai Rp124 miliar dan lem aibon hingga Rp82 miliar.
Hal ini pertama kali diunggah oleh anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PSI, William Aditya yang justru dilaporkan kepada Badan Kehormatan DPRD. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments