Kamis, 31/10/2019 13:27 WIB
Kementerian PUPR Lelang Dini 3.500 Paket Mulai November
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
JAKARTA, DAKTA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019 terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020.
"Kami rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (31/10).
Basuki memaparkan, total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39 persen dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket.
Menteri PUPR juga mengemukakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu.
Dengan unit kerja, lanjutnya, sumber daya manusia (SDM) yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Sebagaimana diwartakan, setelah pelantikan di Jakarta, Selasa (22/10), Menteri PUPR menyatakan bahwa Presiden menyebutkan secara khusus agar kementeriannya dengan Kementerian Perhubungan dapat menghubungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Selain itu, Basuki mengaku akan mempererat sinergi dengan empat kementerian/lembaga lain yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Perhubungan. “Mudah-mudahan kalau enggak lusa atau minggu depan. Nanti kita akan brainstorming yang akan diutamakan,” katanya.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Basuki juga menyatakan bahwa berbagai program infrastruktur kerakyatan bakal tetap menjadi program prioritas bagi Kementerian PUPR karena akan dapat terus meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia Sentris.
Menteri Basuki memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai.
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R). **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments