CIKARANG_DAKATACOM: Kecewa atas kinerja Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin, DPRD Kabupaten Bekasi rencananya bakal gunakan hak interpelasi atau meminta keterangan kepada pemerintah (Pemkab) mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

"Kami akan galang dukungan ke rekan-rekan anggota DPRD yang lain, untuk dibawa ke Pimpinan Dewan untuk kemudian ke paripurna. Kami akan gunakan hak interpelasi kami, hak yang dimiliki setiap anggota dewan," ungkap anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, usai adakan audiensi bersama perwakilan serikat buruh, kepolisian, serta TNI, Kamis (30/7).

Hal itu dilakukan, kata dia, mengingat  permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi, tak mampu diatasi Pemkab Bekasi. Seperti caruk maruk proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB Online) dan masalah ketenagakerjaan yang berujung hingga meninggalnya puluhan buruh lantaran perusahaan tak terapkan sistem keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai standar.

"Last update, dalam satu bulan terakhir ini sedikitnya 21 pekerja PT. Mandom meninggal dunia. Terus kemarin, 1 pekerja PT. Gunung Garuda juga meninggal akibat kecelakaan kerja. Jangan sampai ada korban berikutnya. Ini juga akibat Pemkab tidak concern terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan problematika warganya," tegasnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya telah mendapat dukungan sejumlah anggota dewan lainnya. Diharapkan dalam waktu dekat, hak interpelasi dewan dapat terealisasikan. "Banyak dewan lain yang udah nyatakan dukungannya, tandasnya".

Wacana Interpelasi ini muncul saat Komisi IV menerima pengaduan dari Sebastian K3 Centre yang diketuai oleh Suparno yang hari ini Kamis 30 Juli 2015 melakukan aksi ke Pemkab dan DPRD Bekasi. Awal saat audiensi, Dede Iswadi Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem yang memunculkan wacana Interpelasi terhadap pelaksanaan PPDB Online Pendidikan. Kemudian diikuti oleh Nyumarno dari Fraksi PDI Perjuangan dengan menambahkan substansi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang semakin memprihatinkan dan menimbulkan korban jiwa puluhan pekerja di Kab.Bekasi. Dalam audiensi ini turut hadir pula Ketua Komisi IV DPRD Kab.Bekasi Jalika dari Fraksi Partai Gerindra dan Nurdin Muhidin dari Fraksi PAN.