BEKASI_DAKTACOM: Disnaker Kabupaten Bekasi berdalih kekurangan tenaga pengawas sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tiap perusahaan.

Sekitar 200 buruh dari FSPMI melakukan aksi unjuk rasa, mereka meminta supaya pemerintah daerah aktif dalam pengawasan K3, hal ini dinilai perlu menyusul adanya kejadian kecelakaan kerja di PT. Mandom Indonesia dan PT. Gunung Garuda.

Aksi mereka sempat diterima oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

Kasi K3 Disnaker Kabupaten Bekasi, Sapto Prio mengatakan seluruh aspirasi dari buruh akan ditindaklanjuti terkait dengan persoalan kecelakaan kerja yang ada di PT. Gunung Garuda dan PT. Mandom Indonesia.

Pengawasan itu akan ditindaklanjuti bersama pihak kepolisian dan serikat pekerja.

Disinggung mengenai kurang adanya pengawasan dan penindakan terkait dengan perusahaan nakal, menurutnya pengawas yang memiliki kompetensi K3 masih kurang, saat ini baru ada 3 orang pengawas ahli, kedepan pihaknya akan melatih 8 orang pengawas lagi supaya persoalan K3 bisa ditaati oleh pihak perusahaan.


Sementara itu Koordinator Aksi FSPMI, Ozy mengatakan kurangnya tenaga pengawas di disnaker merupakan alasan klasik, pihaknya menginginkan agar setiap laporan pelanggaran yang disampaikan buruh ditindaklanjuti.

Karena sampai saat ini, pelaporan yang disampaikan hanya bersifat normatif tanpa diberikan sanksi.

Sementara itu aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh masih berlanjut setelah berunjuk rasa di Kantor Pemkab Bekasi mereka bergerak ke DPRD untuk kembali melakukan unjuk rasa.