Nasional / Politik dan Pemerintahan /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 22/10/2019 09:58 WIB

Jokowi Harus Perhatikan Jejak Hukum dan Moral Calon Menteri

Ilustrasi Capres dan Cawapres Terpilih Periode 2019 2024 Jokowi Ma ruf Amin
Ilustrasi Capres dan Cawapres Terpilih Periode 2019 2024 Jokowi Ma ruf Amin
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Jokowi tengah menyusun kabinet untuk pemerintahan periode kedua. Sejumlah nama telah dipanggil Presiden. Untuk itu, Jokowi diingatkan agar memerhatikan jejak hukum dan moral para kandidat menteri.
 
Peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Rahmat Saputra mengingatkan Presiden Jokowi agar teliti dan membuka rekam jejak para calon menteri pembantunya.
 
"Rekam jejak para kandidat menteri harus diperhatikan Presiden. Jejak rekam hukum dan moral harus menjadi perhatian serius Presiden," kata Rahmat di Jakarta, Senin (21/10/2019).
 
Menurutnya, tidak tepat jika Presiden Jokowi masih menggunakan figur-figur yang pernah berurusan dengan KPK dan penegak hukum. Menurutnya, meski kandidat berstatus saksi dalam suatu perkara korupsi, akan menjadi beban di waktu-waktu mendatang. 
 
"Secara etik figur yang pernah berurusan dengan KPK sebaiknya tidak dilibatkan dalam kabinet. Figur ini akan membebani Presiden," tambah Rahmat.
 
Lebih lanjut Rahmat mengingatkan, selain itu figur yang memiliki catatan buruk dalam urusan domestik rumah tangganya juga semestinya tidak dijadikan menteri di kabinet Jokowi periode kedua. 
 
"Secara etik, bagaimana mungkin seseorang yang pernah bermasalah dengan rumah tangganya diberi amanat mengurus urusan publik. Presiden harus jeli, agar lima tahun ke depan beliau tidak dibebani," tandas dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta.
 
Rahmat mengingatkan, walaupun tidak mudah dalam penyusunan kabinet karena melibatkan berbagai stakeholder, Jokowi harus tetap memegang prinsip dasar dalam penunjukan calon pembantunya. 
 
"Dasarnya jelas, yakni rekam jejak hukum dan moral. Kalau figur pernah berurusan dengan persoalan hukum dan moral, baiknya lupakan saja, agar pemerintahan Jokowi efektif di lima tahun mendatang," tutup mahasiswa doktor ilmu hukum di Universitas Padjajaran (Unpad) ini. **
 
Reporter :
Editor :
- Dilihat 1512 Kali
Berita Terkait

0 Comments