Senin, 21/10/2019 09:14 WIB
Menagih Perppu KPK, BEM SI Kembali Turun ke Jalan
JAKARTA, DAKTA.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi yang dipusatkan di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10) pada pukul 13.00 WIB.
Mereka kembali turun ke jalan usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada Ahad (20/10) kemarin untuk menuntut komitmen eksekutif dan legislatif yang selama ini disuarakan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia.
"Gerakan ini akan bernapas panjang karena belum ada itikad baik dari eksekutif dan legislatif yang kami suarakan sebagai bahan pertimbangan serius dalam menyelesaikan persoalan bangsa," kata Koordinator Isu pendidikan tinggi BEM SI, Saiful Muhjab saat dihubungi Radio Dakta, Senin (21/10).
Menurut Saiful, pergerakan ini juga sebagai tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa, yakni pengeluaran Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU KPK oleh Presiden Jokowi untuk menguatkan lembaga antirasuah tersebut. Apalagi, dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat pelantikan tidak menyinggung sama sekali soal pemberantasan korupsi.
"Elite di atas seperti menutup kuping saat mendengar aspirasi masyarakat, tentu pergerakan ini akan jauh lebih panjang, karena KPK menjadi simbol pergerakan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme; red) di negeri ini," tegasnya.
Ia mengaku, Aliansi BEM SI sudah melakukan konsolidasi dan membuat naskah akademik yang akan diserahkan kepada eksekutif dan legislatif untuk menjadi bahan pertimbangan mereka dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa.
"Harapannya ini bukan hanya diterima melainkan dilaksanakan dan menjadi pertimbangan serius dalam menyelesaikan persoalannya bangsa," ujarnya.
Sementara itu, aksi demo yang akan digelar hari ini (21/10) akan berpusat di Istana Negara dengan perkiraan 2000 sampai 3000 mahasiswa dari Jawa dan luar Jawa yang akan turun ke jalan.
"Almamater menjadi kunci jangan sampai aksi ini disusupi oleh oknum tertentu. Selain itu kami juga perkuat logistik agar aksi berjalan lancar," katanya. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments