Kamis, 17/10/2019 15:45 WIB
Netty Prasetiyani Berikan Tiga Catatan Terkait Pengangguran
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menanggapi masalah pengangguran di Indonesia yang masih menjadi PR pemerintah. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia.
"Ketika kita berbicara tentang pengangguran memang penyebabnya sangat banyak, pertama kita tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, kedua kebijakan ekonomi kita dan ketiga sinkronisasi sistem pendidikan kita dengan kebutuhan pasar lapangan kerja," ungkap Netty Jakarta, Kamis (17/10).
Aleg PKS Dapil Jabar VIII ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pertahun rata-rata hanya 5 persen. Angka tersebut, lanjutnya, masih belum dapat menyerap tenaga kerja yang setiap tahun terdapat 3 juta angkatan kerja baru.
"Menurut teman-teman di bidang ekonomi, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 250 ribu pekerja. Jadi, kalau ada 5 persen hanya terdapat sekitar 1.250.000, sementara setiap tahun terdapat 3.000.000 angkatan kerja baru, berarti kalau dihitung-hitung kasar masih ada yang tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan tersebut," terang Netty.
Faktor kedua yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia menurut Netty adalah kebijakan ekonomi ekspor yang mempersempit kesempatan bekerja untuk tenaga kerja di Indonesia.
"Kebijakan ekonomi kita yang masih memberikan izin bagi bahan mentah diekspor dan diolah di luar negeri. Jika bahan mentah itu diolah diluar makan jam kerja dan juga pekerjanya adalah orang-orang di negara tersebut. Berbeda jika, bahan mentah diolah disini, artinya akan memberikan lapangan pekerjaan baru di negeri kita sendiri," lanjutnya.
Kemudian, Netty melanjutnya sinkronisasi kurikulum pendidikan dalam hal ini SMK dengan kebutuhan pasar akan lapangan kerja perlu diperhatikan juga.
"Output link pendidikan kita belum semuanya link and match dengan kebutuhan pasar. Jadi, lulusan sekolah ini kadang tidak memenuhi kebutuhan yang disodorkan oleh pasar. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah," kata Netty.
Netty menyampaikan, kedepannya pemerintah juga harus mendukung dan memfasilitasi kelompok ekonomi rumahan yang akan menyerap tenaga kerja di tengah masyarakat.
"Kedepan, pemerintah juga harus mulai melirik pemberdayaan masyarakat yang dari rumah mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, menciptakan ekonomi rumahan, termasuk pendidikan kewirausahaan di tengah masyarakat. Ini membutuhkan iklim ekosistem usaha yang kondusif, misalnya perlu izin, kemasan, atau perlu akses modal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus baik di skala nasional maupun regional," tutupnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments