Selasa, 15/10/2019 08:38 WIB
Jokowi Tersandera Kepentingan Parpol Terkait Perppu KPK
Presiden Jokowi
JAKARTA, DAKTA.COM - Direks Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai Presiden Jokowi tersandera kepentingan politik dari parpol terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ray mengatakan hingga saat ini, Presiden Jokowi masih belum juga bersikap dan bersuara terkait tuntutan publik untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK yang telah disahkan dan akan otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019 mendatang.
"Semestinya Pak Jokowi itu meniru keberanian Pak SBY yang langsung menerbitkan Perppu ketika UU Pilkada disahkan, waktu itu nggak perlu ada demo-demo segala," ungkap Ray di kawasan Matraman Jakarta Timur, Senin (14/10).
Direks Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti
Maka dari itu, Ray berpendapat sikap Presiden Jokowi yang masih bungkam terkait Perppu karena adanya tekanan dari partai politik (parpol) koalisi mereka.
"Jelas ini karena adanya kepentingan dari partai politik di belakangnya. Padahal kan tekanan dari publik ini cukup kuat, bahkan demo mahasiswa kemarin itu yang terbesar setelah reformasi," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Namun, hingga saat ini Perppu KPK belum juga diterbitkan.
Apabila perppu tak kunjung dikeluarkan, maka UU KPK hasil revisi akan secara otomatis dinyatakan berlaku selambat-lambatnya pada 17 Oktober 2019 mendatang atau selang satu bulan setelah disahkan di DPR. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments