Senin, 14/10/2019 08:18 WIB
Bandara Dekai Ideal Jadi Penopang Distribusi Logistik Papua
Bandara Nop Goliat Dekai
JAKARTA, DAKTA.COM - Bandara Nop Goliat yang ada di Dekai, Kabupaten Yahukimo, akan dibidik menjadi bandara penopang distribusi logistik di Papua guna membantu peran Bandara Wamena yang sudah melebihi kapasitas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditemui seusai rapat koordinasi dengan kepala daerah Papua dan Papua Barat di Jakarta, Ahad (14/10), mengatakan Bandara Dekai memiliki karakteristik yang ideal untuk menjadi pusat logistik karena bisa dicapai dari berbagai wilayah.
"Yang kita inginkan, distribusi logistik yang akan datang tidak dari Timika dan Jayapura ke Wamena tapi juga ke Dekai. Dekai ini bisa dicapai dari selatan, dari dua tempat, yaitu Asmat dan Mapi," katanya.
Selain bisa diakses dari sejumlah titik di Papua, Bandara Dekai juga bisa dicapai melalui jalur sungai sehingga pola distribusi logistik di masa depan menjadi lebih baik. Sementara Bandara Wamena berada di dataran tinggi yang sulit dicapai dari daerah lain.
Bandara Dekai, lanjut Budi, juga telah memiliki panjang landas pacu (runway) 2.300 meter dan bisa dikembangkan hingga 2.500 meter. Kontur tanah di Dekai pun rata sehingga dinilai tidak sulit untuk dikembangkan.
"Saya sudah ke sana dan kami bahkan sudah meninjau sampai ke pelabuhan, sampai ke Asmat. (Bandara Dekai) ideal sekali," ujarnya.
Budi juga menyebut distribusi logistik melalui Dekai nantinya bisa dihubungkan dengan kapal yang melewati sungai sehingga bisa mengangkut lebih banyak muatan yakni hingga 200 ton.
"Kalau ke Wamena itu sudah 'overloaded' dan sudah mengganggu 'safety'," katanya.
Selain alasan Bandara Wamena yang sudah terlampau padat, Budi mengatakan masalah pendanaan proyek infrastruktur juga menjadi kendala.
Pasalnya, jika hanya mengandalkan Bandara Wamena sebagai satu-satunya pusat distribusi logistik, pemerintah harus merogoh kocek paling tidak Rp1,8 triliun untuk mengembangkan Bandara Wamena.
"Wamena kita lihat investasi yang dibutuhkan Rp1,8 triliun karena harus melakukan perpanjangan, menguruk lahan dan sebagainya. Karena itu kami pikirkan akan kami batasi sesuai kemampuan. Kami tidak akan merekayasa konstruksi yang mahal," katanya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments