Gerindra Gabung, Jokowi Sulit Atur Parpol Koalisi
JAKARTA, DAKTA.COM - Pengamat Politik LIPI, Syamsudin Haris, menilai bergabungnya Partai Gerindra kepada koalisi pemerintah justru akan menyulitkan Jokowi.
"Kalau Partai Gerindra benar-benar bergabung, maka akan terjadi menciptakan suasana yang tidak harmonis dalam koalisi itu sendiri," terang Haris saat dihubungi, Kamis (10/10).
Sebab, Partai Gerindra adalah parpol utama dari lawan politik mereka pada Pilpres lalu sehingga Haris menilai Jokowi akan kesulitan untuk mengatur barisan koalisi parpol pendukungnya.
"Buruknya lagi nanti tidak ada yang melakukan fungsi penyeimbang, karena otomatis hanya menyisakan PKS sebagai parpol yang berada di luar pemerintahan," imbuhnya.
Kabar mengenai bergabungnya Partai Gerindra dalam barisan koalisi pemerintah menguat setelah mereka terpaksa mengalah untuk menyerahkan posisi Ketua MPR RI kepada Bambang Soesatyo dari Partai Golkar.
Sebelumnya, Partai Gerindra tetap ngotot mendorong Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI, tetapi pada akhirnya mereka sepakat untuk mundur di detik akhir pemilihan.
Dikabarkan telah terjadi kesepakatan antara PDIP dan Gerindra untuk memberikan pos kementerian untuk Partai Gerindra sebagai pengganti dari kursi Ketua MPR RI yang diserahkan kepada Partai Golkar.**
Reporter | : | |
Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments