Rabu, 09/10/2019 10:38 WIB
Gerindra Bantah Minta Jabatan ke Jokowi
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman
BEKASI, DAKTA.COM - Gerindra membantah isu yang berkembang bahwa partainya akan meminta jatah menteri dan bergabung ke koalisi Joko Widodo.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan sejauh ini belum terkonfirmasi dengan jelas isu tersebut di kalangan internal partai.
"Belum terkonfirmasi, yang pasti rapat dengan anggota pembina partai Gerindra, kita hanya menawarkan lima pokok pikiran yang disampaikan ke Pak Jokowi. Belum ada (pembicaraan) kabinet," ungkapnya saat dikonfirmasi Radio Dakta, Rabu (9/10).
Ia memaparkan, Partai Gerindra menawarkan lima pokok pikiran kepada pemerintah, yaitu swasembada energi, air, pangan, pemerintahan yang bersih, dan keamanan yang kuat.
"Kita tidak ada meminta-minta jabatan, tapi kita menawarkan pokok-pokok pikiran. Kita ingin bicara konsep bukan jabatan, untuk kemaslahatan bangsa," tuturnya.
Ia tidak menampik jika konsep yang ditawarkan ke kabinet Jokowi bisa diterima. Namun, kata dia, secara teknis Gerindra sudah menawarkan pokok pikiran tersebut.
Kabar Gerindra mendapat posisi menteri menguat usai keputusan Prabowo yang mengalah memberikan kursi ketua MPR ke Bambang Soesatyo dari Golkar.
Padahal sejak awal Gerindra mengincar posisi tersebut sebagai bagian dari proses rekonsiliasi. Prabowo mengalah usai melakukan komunikasi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments