Selasa, 24/09/2019 09:58 WIB
Ada Desakan Mahasiswa, DPR Harus Dengarkan Aspirasi Mereka
Sejumlah mahasiswa gelar demonstrasi menolak Revisi UU KPK di depan DPR, Kamis (19/9/2019). (ANTARA)
JAKARTA, DAKTA.COM - Massifnya gelombang penolakan mahasiswa terhadap revisi UU KPK, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, Kenaikan BPJS, dan isu lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI.
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) berharap pemerintah dan DPR RI mendengar aspirasi mahasiswa yang turun melakukan demo sebagai bentuk ikhtiar membangun demokrasi yang sehat.
Terkait dengan Revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI, usulan pemerintah terkait RUU KUHP, RUU Pertanahan dan rencana kenaikan BPJS perlu dikaji kembali.
"Pemerintah dan DPR perlu secara serius melakukan jemput aspirasi secara luas, sistematis, dan mendalam. Jangan hanya melibatkan kelompok tertentu secara formalistik yang justru melahirkan keresahan massal," jelas Ketua Umum HMPI, Andi Fajar Asti dalam keterangannya yang diterima Selasa (24/9).
Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR untuk menuntaskan tuntutan massa melalui rapat paripurna yang akan digelar, Selasa (24/9). Kebijakan populis pemerintah dan langkah politik DPR sangat ditunggu-tunggu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kepercayaan publik terhadap lembaga negara juga perlu dijaga. Jangan sampai terjadi impeachment massal. Karena jika ini terjadi, tentu akan sangat berbahaya bagi kelanjutan pemerintahan dan pembangunan seluruh sektor," terangnya.
Piahknya juga berharap pihak keamanan mengawal demonstran secara baik dan mengajak mahasiswa menyalurkan aspirasinya dengan damai. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments