Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 24/09/2019 08:42 WIB

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto

Ribuan ASN tasyukuran 1 tahun kepemimpinan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto di Plaza Pemkot Bekasi
Ribuan ASN tasyukuran 1 tahun kepemimpinan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto di Plaza Pemkot Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota, Tri Adhianto (PEN-TRI), secara umum dalam setahun ini janji janji politik yang dituangkan di 40 program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi untuk periode lima tahun sudah dicicil.
 
"Secara real sudah berjalan sesuai rencana seperti pembangunan empat rumah sakit tipe D, pendirian empat mal pelayanan publik, pembangunan berbasis IT (Smart City), transportasi terpadu (Trans Patriot), dan tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Pemerhati Kebijakan Publik Bekasi, Didit Susilo, Senin (23/9). 
 
Ia menyatakan, meski beberapa program unggulan belum terealisasi secara maksimal dalam satu tahun kepemimpinan PEN-TRI, itu semua karena ada kendala teknis dan administrasi, seperti pendidikan gratis 12 tahun  SMA/SMK diambil alih Provinsi Jawa Barat tapi tahun 2020 dipastikan sudah digratiskan. 
 
Kemudian pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi terkendala administrasi dengan Kabupaten Bekasi yang masih tarik ulur. 
 
Bantuan intensif RT/RW untuk tahun ini akan dibayarkan 5 bulan, karena realisasi anggaran APBD yang perlu perimbangan. Dalam pembahasan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 rencananya akan dikembalikan sesuai semula dan jika memungkinkan dinaikkan. 
 
"Dalam pengelolaan anggaran wajar saja jika ada rasionalisasi anggaran, apalagi program Kartu Bekasi Sehat (KS) untuk semua warga pastinya menyedot APBD. Terkait tunda bayar beberapa proyek infrastruktur kepada pihak rekanan juga masih bisa dipahami menunggu realisasi PAD tutup tahun anggaran. Persepsinya kepuasan publik yang masih signifikan meski ada beberapa kekurangan yang perlu terobosan," tegas Didit.
 
Menurutnya, dari segi realisasi anggaran memasuki triwulan 4 per 23 September terbilang ada trend positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah ada peningkatan hingga capaian 50 persen lebih, realisasi belanja APBD 2019 total Rp2, 9 triliun lebih (42, 43%) terdiri belanja tidak langsung (BTL) Rp1, 2 triliun lebih (45, 36%) dan belanja langsung /belanja publik (BL) Rp1, 6 triliun lebih (40,53%).
 
"Dari data itu jelas masih wajar karena biasanya di triwulan 4 akan terus meningkat termasuk PAD yang trendnya akan meningkat jelang tutup tahun anggaran 2019," ujarnya. 
 
Ia menjelaskan, janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi itu untuk lima tahun. 
 
Jadi yang diperlukan mencicil program tersebut disesuaikan proyeksi angggaran dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga punya capaian dan parameter yang jelas bukan hanya mencap gagal dari persepsi politik. 
 
"Ya, lihat saja hebatnya program KS yang notabene negara saja dan kabupaten kota belum mampu meski memiliki APBD yang terbilang daerah kaya," pungkasnya. **
Reporter :
Editor :
- Dilihat 1252 Kali
Berita Terkait

0 Comments