Senin, 23/09/2019 14:22 WIB
Mahasiswa Kembali Kepung Gedung DPR Desak Penundaan RKUHP
Situasi depan Gedung DPR RI jelang aksi mahasiswa desak penundaan RKUHP
JAKARTA, DAKTA.COM - Sejumlah aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (23/9). Mereka menuntut agar para anggota dewan menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Salah seorang Koordinator aksi dari Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) bernama Muhammad Sandi menilai penolakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak serius, hal ini tercermin dari revisi UU KPK yang pada akhirnya tetap disahkan oleh DPR RI.
"Ketidakseriusan Presiden atas revisi UU KPK terbukti hanya gimmick semata. Terbukti pasal yang dianggap melemahkan KPK tidak direvisi," ujar Sandi.
Ia juga menilai penolakan serupa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap revisi KUHP juga tidak serius karena masih ada tekanan dari DPR RI untuk mengesahkannya.
"Di tengah ketidakpastian para elit politik yang saling lempar bola panas, nampaknya kita belum cukup aman dari pengesahan RKUHP. Jangan sampai kejadian revisi UU KPK kembali terjadi dalam RKUHP ini," imbuhnya.
Selain sejumlah mahasiswa yang menolak adanya revisi KUHP, pada siang ini beberapa kelompok yang mendukung revisi UU KPK juga turut menyampaikan orasi mereka.
Untuk itu, aparat kepolisian memberikan batas barikade antara kedua kelompok massa yang menggelar aksi unjuk rasa agar tidak timbul gesekan. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments