Sabtu, 21/09/2019 20:46 WIB
Para Demonstran Desak Pelantikan Pimpinan Baru KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Desakan masyarakat agar segera dilantiknya pimpinan KPK yang baru semakin menguat.
Kali ini dua ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Seluruh Indonesia (FORMASI) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta, Sabtu (21/9).
Dalam aksinya, mereka menyatakan dukungannya terhadap pengesahan revisi UU KPK, serta meminta segera dilantiknya pimpinan lembaga antirasuah terpilih.
Koordinator aksi Fahri menjelaskan kejahatan korupsi merupakan musuh kita bersama, dan menilai langkah DPR untuk mengesahkan revisi UU KPK sudah tepat.
"Segera pecat Agus Rahardjo sebagai ketua KPK, karena Agus telah gagal memimpin KPK. Kami minta Presiden Joko Widodo segera lantik ketua KPK yang baru sehingga kinerja KPK akan lebih baik,” tambahnya
Selain itu, mereka juga minta dibubarkannya Wadah Pegawai (WP) KPK yang selama ini diduga digunakan sebagi manuver politik.
Selain berorasi terpantau sejumlah spanduk dibentangkan di pintu gerbang DPR yang bertuliskan : Mendukung UU KPK yang baru untuk KPK yang lebih baik, Pecat Agus Rahardjo karena telah gagal memimpin KPK, Kami apresiasi kepada DPR yang telah mengesahkan UU KPK, dan UU KPK yang baru menjadikan KPK lebih profesional dan berintegritas.**
Reporter | : | |
Editor | : | Dakta Administrator |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments