Rabu, 18/09/2019 16:00 WIB
Ada Upaya Hancurkan Reputasi KPK Oleh Buzzer
Ilustrasi buzzer
JAKARTA, DAKTA.COM - Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi mengungkapkan adanya upaya mencemarkan nama KPK oleh para buzzer untuk memuluskan langkah revisi UU KPK.
Dalam diskusi bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Ismail mengemukakan fakta bahwa sejumlah buzzer dikerahkan dalam upaya melemahkan KPK dengan menghembuskan sejumlah isu yang sesungguhnya tidak lazim, seperti menuding adanya keterlibatan taliban di lembaga tersebut.
"Yang disasar kini beberapa tokohnya, seperti Novel Baswedan yang dituding taliban. Meskipun rasanya isu itu terasa aneh dan tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi," ungkap Ismail di Jakarta, Rabu (18/9).
Ismail mengungkapkan para buzzer ini sengaja bergerak melalui sosial media, khususnya di platform Twitter karena mempunyai fitur trending topic sehingga mampu mempengaruhi opini publik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.
"Mereka yang awalnya percaya penuh, lalu dihembuskan isu itu secara masif di sosmed, lalu kemudian mulai agak ragu. Disanalah tujuan mereka, akhirnya revisi UU KPK berjalan mulus," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menyimpulkan kegagalan kelompok masyarakat sipil untuk menolak revisi UU KPK akibat adanya fragmentasi sehingga tidak terbangun soliditas dalam satu tujuan mempertahankan posisi KPK untuk memberantas korupsi pada saat ini.
"Dengan terpecahnya kelompok yang kritis ini, membuat para elit politik yang mempunyai kekuasaan dapat dengan mulus mengesahkan revisi UU KPK ini untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang," tandasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya sejumlah teror berupa serangan peretasan terhadap nomor kontak para aktivis yang kencang menyuarakan untuk menolak revisi UU KPK. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments