Rabu, 18/09/2019 16:09 WIB
Massa KNMI Gelar Aksi Dukung Pengesahan Revisi UU KPK
Komite Nasional Masyarakat Indonesia menggelar aksi dalam rangka mendukung pengesahan revisi UU KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Sekelompok massa kembali menggelar aksi dalam rangka mendukung pengesahan revisi UU KPK. Kali ini sebanyak 100 orang massa yang menamakan Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI) menyuarakan dukungan mereka di kawasan Lapangan Silang Monas, Rabu (18/9).
"Revisi terhadap UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI adalah sebuah penguatan terhadap lembaga itu sendiri. Saat ini, KPK belum mampu memberikan suatu kepastian hukum," ungkap koordinator aksi, Doni Manurung.
Mereka juga mengecam keras aksi provokasi yang disertai narasi kebencian yang dilontarkan oleh petinggi negara terhadap pemerintah.
"Kami juga mengutuk keras agenda dan kerja-kerja para pegawai KPK yang turut mengomentari dan melakukan politisasi terhadap adanya rencana pemerintah merevisi UU KPK," imbuhnya.
Mereka turut mengapresiasi kinerja DPR RI yang sangat cepat menyikapi dan mengesahkan persoalan UU KPK karena sudah bertahan selama 17 tahun lalu.
"Itu adalah warisan agar menjaga independensi mereka. Kita juga berikan dukungan kepada lima pimpinan KPK yang baru," tutupnya.
Meskipun begitu, mereka menegaskan bahwa lembaga KPK tetap harus bertahan di Indonesia agar pemberantasan korupsi semakin masif dilakukan karena merupakan musuh bersama. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments