Penundaan Pilkada Karena Calon Tunggal Akan Munculkan Masalah Baru
BEKASI_DAKTACOM: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 memungkinan lahirnya banyak pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Hal ini berpotensi menunda Pilkada hingga tahun 2017.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Saduddin menegaskan adanya potensi masalah baru yang diakibatkan penundaan Pilkada 2015. "Penundaan hanya akan menimbulkan masalah baru," kata Saad di Bekasi, Minggu (26/7).
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan keluarga petahana untuk maju dan diharuskannya mundur bagi PNS serta anggota dewan, baik DPR, DPRD maupun DPD untuk maju sebagai calon Kepala Daerah menyebabkan pesta demokrasi "Pilkada" menjadi sepi peminat.
Kondisi ini dimungkinkan mengingat begitu kuat nya posisi tawar petahana untuk terpilih kembali. Terlebih lagi, sebagai kompetitor kuat petahana, yakni anggota DPR/DPRD/DPD, PNS dan calon independen dihadapkan pada pilihan yang sulit jika harus berhadapan dengan petahana.
Sa'duddin membeberkan sejumlah masalah yang akan muncul, diantaranya; pertama, terjadi kekosongan kekuasaan. Walaupun dimungkinkan adanya pelaksana tugas (Plt) sebagai penjabat Kepala Daerah, lanjutnya, tetapi Plt memiliki kewenangan yang terbatas. "Apa jadinya suatu daerah selama dua tahun menjalankan pemerintahan tetapi tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis," ungkap politisi PKS yang juga anggota Panja Pilkada ini.
Kedua, adanya pemborosan anggaran. Ketika pelaksanaan Pilkada ditunda, maka daerah tersebut harus menganggarkan kembali untuk penyelenggaraan Pilkada yang tertunda. Meski tidak seratus persen nilainya, tetapi minimal mengganti sejumlah anggaran yang telah terpakai sebelumnya. "Tentunya anggaran Pilkada 2015 sebagiannya telah terpakai, sehingga perlu adanya tambahan penganggaran lagi ketika ditunda pelaksanaannya di tahun 2017," tutur Sa'duddin.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga mengatakan bahwa penundaan Pilkada 2015 hanya akan menambah masalah sosial di masyarakat karena akan memunculkan konflik horisontal yang berkepanjangan . "Jika tidak segera dituntaskan pelaksanaanya, akan menambah masalah sosial di masyarakat," ujar Saad.
Mantan Bupati Bekasi ini menyarankan agar pelaksanaan Pilkada 2015 dapat dituntaskan pada tahun ini juga, tidak perlu adanya penundaan. Munculnya calon tunggal harus diakui sebagai fenomena kuatnya akseptabilitas calon di mata publik dan ini harus diapresiasi sebagai bentuk kemenangan dalam proses demokrasi, bukan malah menundanya. "Tentunya diperlukan regulasi baru sebagai solusi," tutup Sa'duddin.
Editor | : | |
Sumber | : | Humas Fraksi PKS |
- Pasangan Heri - Sholihin Komitmen Bangun Perubahan Untuk Kota Bekasi
- Setia Prabowo: Bersyukur Jika Romo Syafi’i Terpilih di Kabinet Zaken Prabowo
- Pasangan Heri - Sholihin Deklarasi Maju Pilkada Bekasi, Ini Janjinya
- Din Syamsuddin Rencanakan Aksi Besar dengan Dukungan TNI untuk Bela Palestina
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
0 Comments