Senin, 16/09/2019 14:13 WIB
Trotoar di Kalimalang, Dinas Bina Marga DKI Minta Pelimpahan Wewenang
Trotoar di tengah Jalan Inspeksi Kalimalang (Foto; Dakta/Boy)
JAKARTA, DAKTA.COM - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menyerahkan masalah trotoar di Jalan Inspeksi Kalimalang kepada Pemprov DKI Jakarta.
Menanggapi banyaknya protes warga mengenai keberadaan trotoar di tengah Jalan Inspeksi Kalimalang, Hari menjelaskan bahwa pembangunan trotoar tersebut menjadi bagian dari proyek jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang dilakukan oleh Kemenpupera.
"Itu kan juga bagian dari proyek lanjutan tol Becakayu dari (kementerian) PUPR, jadi wewenangnya masih ada di pusat, belum diserahkan ke kami," ungkap Hari saat dihubungi Dakta pada Senin (16/9).
Hari menyatakan, apabila mereka diberi kewenangan untuk mengurus trotoar tersebut, maka mereka akan segera memindahkan posisi trotoar ke bahu jalan karena memang membahayakan baik para pengguna kendaraan maupun pejalan kaki.
"Memang semestinya kalau trotoar itu ada di bahu jalan, bukan di tengah seperti itu. Jika sudah diserahkan, pasti nanti akan kami pindahkan dan itu tidak memakan waktu lama," imbuhnya.
Trotoar yang berada di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, tampak tak biasa karena keberadaannya di tengah jalan, bukan di tepi seperti pada umumnya.
Keberadaan trotoar itu bukan membelah jalan yang berbeda arah, melainkan membelah jalan satu arah menuju Bekasi.
Trotoar itu juga dibangun bukan sekadar memanjang tetapi ada jarak sekitar 5 meter di antara trotoar, bahkan ada trotoar yang letaknya hanya sekitar 2 meter dari pembatas Jalan Raya Kalimalang sehingga membahayakan para pengguna jalan. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments