Senin, 16/09/2019 06:40 WIB
Usai AKD Terbentuk, PAN Kota Bekasi Akan Tentukan Sikap Politik
Abdul Muin Hafied, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi akan segera menentukan sikap politik setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi.
“Dalam waktu dekat ini akan segera kita putuskan, apakah kita masih di dalam bagian koalisi atau keluar dari koalisi. Penentuanya nanti pada saat penentuan AKD, disitulah PAN akan menentukan sikap oposisi atau koalisi,” ujar Abdul Muin Hafied, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi usai peresmian Rumah PAN Kota Bekasi di Jalan Siliwangi - Rawalumbu, Ahad (15/9).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini PAN masih menyoroti penurunan semua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menyebabkan defisit.
“Yang namanya APBD itu kan barang yang sudah direncanakan dan telah disetujui oleh anggota DPRD dalam paripurna, tapi kenyataanya kok bisa terjadi defisit yang mengakibatkan beberapa poin-poin yang membuat harus kita luruskan,” jelasnya.
Muin menambahkan, termasuk salah satunya kartu sehat (KS), karena sekarang ini sangat banyak kesulitan yang dihadapi masyarakat. Selain itu juga masalah bantuan hibah RT/RW, Posyandu, dan segala macamnya, termasuk juga adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sehingga pihaknya akan me-random semua dalam pembahasan APBD di tahun 2020.
“Semuanya harus berbasis. Seperti TKK ini, kita akan tinjau semuanya harus berbasis dengan kinerja dari pada TKK. Kenapa sebab-musababnya terjadi loncatan yang sangat lumayan hampir Rp800-Rp900 milliar anggaran TKK itu dalam 1 tahun, kan termasuk besar, apakah sebanding lurus dengan kinerja TKK,” jelas Sekretaris DPC PAN Kota Bekasi itu.
Dia menegaskan, partainya akan mengkritisi semua itu, pasalnya tidak ada rumus yang namanya defisit di dalam proses penganggaran, karena semuanya sudah direncanakan. Kecuali, kata dia, kalau Kota Bekasi mengalami gempa, barulah terjadi pergeseran anggaran ke masalah yang lebih urgent.
“Kota Bekasi kan semuanya normal-normal saja,” tandasnya.
Terkait ada dan tidaknya masalah yang menjadi pemicu hal tersebut, Muin mengatakan tidak tahu, pihaknya berencana akan membahas masalah tersebut nanti pada proses pembentukan APBD 2020.
“Kita kan sudah mengamanatkan, tapi kenyataanya pada saat proses-proses berjalan terjadi pengurangan pada semuanya. Apakah persoalanya karena PAD-nya yang kurang, apakah karena dana perimbanganya, kita kan belum tau. DPRD menyetujui, mengesahkan yang diamanatkan kepada eksekutif. Ini lho anggaran Rp6 triliun diamanatkan untuk masyarakat Kota Bekasi,” ujarnya
“Makanya kita harus lihat literaturnya dari awal sampai akhir, ada enggak di dalam proses itu di luar proses APBD yang telah kita setujui,” imbuhnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments