Jum'at, 13/09/2019 15:32 WIB
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Revisi UU KPK
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia unjuk rasa untuk mendukung pembentukan dewan pengawas KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendukung agar membentuk dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi UU KPK.
Salah satu koordinator aksi bernama Rovly Rengirit menyampaikan bahwa KPK menjadi satu-satunya lembaga yang tidak mempunyai badan pengawas sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Pemerintah kita diawasi oleh DPR, semua lembaga dan kementerian punya badan pengawas. Kita tidak boleh membiarkan sebuah lembaga mempunyai otoritas yang mutlak seperti KPK," tegas Rovly.
Unjuk rasa mendukung pembentukan dewan pengawas KPK dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia
Rovly menambahkan, kewenangan KPK bahkan bisa dibilang melebihi kewenangan siapapun. Pasalnya dengan adanya amandemen UUD 1945, tidak ada lagi sebuah lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga lainnya.
"Otoritas KPK saat ini melebihi kewenangan Presiden. Kalian bayangkan sebuah penangkapan tanpa konfirmasi lembaga manapun, ini bisa mencemari instansi yang bersangkutan," tegasnya.
Revisi UU KPK memunculkan kembali gejolak penolakan dari publik karena terdapat sejumlah pasal yang dianggap melemahkan kewenangan KPK.
Sejumlah pasal yang menjadi kontroversi adalah mengenai kewenangan penyadapan yang harus mendapatkan izin dari dewan pengawas, penindakan KPK harus bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan, serta pembentukan dewan pengawas internal. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments