Selasa, 10/09/2019 10:46 WIB
AMPG Laporkan Kapolres Jakbar ke Komisi III, Masinton Janji Teruskan ke Kapolri
AMPG melporkan Kapolres Jakbar ke Komisi III
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Adi Baiquni menyesalkan tindakan kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang memfasilitasi penutupan akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, yang dilakukan atas permintaan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sehingga pengurus dan kader Partai Golkar tidak bisa masuk dan mengadakan kegiatan kepartaian.
"Sudah hampir tiga bulan aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung Kapolresnya bertindak berlebihan dengan mengerahkan ratusan polisi berjaga di kantor DPP Partai Golkar. Padahal masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Situasi Partai Golkar sangat kondusif dan tak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Adi Baiquni saat melakukan pengaduan ke Komisi III DPR RI, Senin (9/9).
Puluhan kader AMPG diterima oleh Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan). Adi sangat menyayangkan tindakan Airlangga yang menjadikan aparat kepolisian layaknya satpam kantor DPP.
Padahal berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menegaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Karena itu kepolisian jangan sampai mau dimanfaatkan oleh Airlangga Hartarto untuk menjadi satpam kantor DPP Partai Golkar. Segera tarik pasukan dari sana, karena masyarakat masih membutuhkan kehadiran aparat kepolisian di kehidupan mereka. Untuk penjagaan keamanan di kantor DPP Partai Golkar sudah ada satpam yang 24 jam standby. Aparat kepolisian tak perlu direpotkan menjadi satpam tambahan," katanya.
Adi menjelaskan pengurus AMPG sengaja datang menyampaikan pengaduan ke Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia. Melalui Komisi III DPR RI, AMPG menaruh harapan besar agar kepolisian bisa semakin profesional dan berintegritas, tak ikut larut atau sampai dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang haus kekuasaan.
"Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat, harus bersikap obyektif dan memastikan bahwa keadaan berjalan dengan aman dan damai menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya, aparat kepolisian telah bertendesi kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Maka, kuat dugaan kami bahwa aparat kepolisian telah bermain politik dan bersekongkol dengan salah satu pihak yang berkepentingan," tandasnya.
Menanggapi pengaduan tersebut, Masinton berjanji akan menindaklanjuti laporan AMPG. Ia berharap kepolisian bisa menjaga netralitas dan tidak masuk dalam ranah kepentingan politik tertentu.
"Sebagai wakil rakyat, walaupun saya dari PDIP pengaduan terkait adanya dugaan keberpihakan aparat Kepolisian pada pihak tertentu atau tidak netral akan kita tindak lanjuti. Laporan yang masuk menjadi atensi untuk diteruskan ke Kapolri sebagai mitra Komisi III DPR RI,” katanya.
Sebelum mendatangi Komisi III DPR RI, puluhan anggota AMPG tersebut mendatangi kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Sama seperti sebelumnya, massa AMPG tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor DPP. Mereka dihalangi untuk masuk oleh barikade aparat kepolisian. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments