BEKASI_DAKTACOM: Walikota Bekasi Rahmat Effendi, meresmikan penggunaan gedung dakwah Pimpinan Daerah Muhammdiyah (PDM) kota Bekasi, sekaligus pelepasan peserta dan penggembira  Muktamar Muhammadiyah di Makassar dari 3 hingga 7 Agustus 2015.

Pada kesempatan itu, walikota juga berjanji akan memberikan uang saku peserta Muktamar. Berapa besarnya ia tak menyebut.Peserta akan diberangkan dari PDM kota Bekasi pada 31 Juli, terdiri dari 6 10 peserta dan para penggembira.

"Yang pastik silahkan panitia Muktamar kota Bekasi untuk mengambil uang saku melalui Sekda" kata walikota Bekasi Rahmat Effendi saat memberikan sambutan pada acara silaturrahim indul Fitri 1436 H, di komplek perguruan Muhammadiyah, Jl. Mangunsarkoro, kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (26/7/15).

Terkait soal pembangunan gedung dakwah pimpinan daerah Muhammadiyah, yang baru diresmikan, menurut walikota ia pernah mendapat usulan dari anggota Muhammadiyah yang kebetulan menjadi anggota DPRD, yaitu Zubaidi Asnan. Saat itu ia berkeinginanh agar Muhammadiyah kota Bekasi punya gedung dakwah yang repsentatif di Jl. Ahmad Yani.

Waktu itu, saya menjawab, "itu tak mungkin, karena akan sulit mendapatkan lahan. Meski dimikian bantuan terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah tetap dianggarkan sebesar Rp 450 juta. Bantuan itu alhadulillah sudah digunakan untuk membangun gedung dakwah meski Pimpinan daerah Muhammdiyah harus mencari tambahan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan." jelas Rahmat Effendi.

Seperti dilaporkan ketua Pimpinan daerah Muhammdiyah kota Bekasi Drs. H. Samsul Bahri, bahwa pembangunan gedung Dakwah Muhammadiyah kota Bekasi, menelan biaya Rp 1,2 miliar. "Karena batuan dari pemerintah kota Bekasi kurang ya terpaksa kita meminjam dari bank" katanya.

Silaturrahim Indul Fitri itu diakhiri dengan tausiyah dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Drs. H.M.Goodwil Zubir, dengan tema " Menjadi manusia beruntung".

Goodwel, selain menceritakan hubungan baik antara Muhammadiyah dengan pemerintah pusat dan daerah, ia juga mengupas tentang ancaman terhadap umat Islam jika pemerintah mencabut undang-undang penodaan agama dan undang-undang perkawinan yang melarang perkawinan beda agama. Ia juga menyinggung soal gesekan antar agama yang sering terjadi termasuk diantaranya kasus penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara, saat umat Islam melaksanakan shalat idul fitri.***