Ahad, 08/09/2019 12:23 WIB
Dari Awal Kinerja Pansel Capim KPK Dinilai Banyak Keanehan
kpk
JAKARTA, DAKTA.COM - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK telah menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.
Banyak yang menilai ada kejanggalan dari awal kinerja Pansel Capim KPK dalam menentukan nama kandidat, sehingga Presiden Jokowi diminta cermat dalam memilih kandidat tersebut.
Seperti mantan Jurnalis BBC London, Ashari Usman menilai banyak keanehan yang dilakukan oleh Pansel karena ketika menyeleksi Capim KPK, pihaknya menghiraukan tanggapan dan saran dari publik.
"Jadi sekarang banyak yang mempersoalkan hasil akhir dari Pansel itu, yaitu 10 orang yang akan diajukan ke DPR sudah diserahkan ke Presiden Jokowi. Nah, salah satunya ada yang mendapat reaksi dari masyarakat termasuk dari internal KPK. Ada seorang yang lulus diantaranya itu ditentang keras oleh 500 pegawai KPK serentak, mereka tidak setuju dengan terpilihnya orang itu. Ada yang mengatakan ini titipan, ya bisa jadi," paparnya kepada Dakta.
Menurutnya, kalau proses penetapan pimpinan untuk lembaga anti korupsi pun masih ada "titipan" maka akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang jauh dari kejujuran dalam menegakkan keadilan.
"KPK merupakan benteng tumpuan terakhir rakyat untuk melihat kesuksesan dalam pembasmian dan pemberantasan korupsi. KPK ini ada tanda-tanda mau di tunggangi untuk menjadi ketuanya, dan itu mudah terbaca," ujarnya.
Berikut ini 10 nama Capim KPK yang diserahkan kepada Presiden Jokowi:
1. Alexander Marwata (Komisioner KPK)
2. Inspektur Jenderal Firli Bahuri
(Polri)
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)
4. Johanis Tanak (Kejaksaan Agung)
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)
6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)
7. Nawawi Pomolango (Hakim Tinggi)
8. Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember)
9. Roby Arya Brata (PNS di Sekretariat Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)
(Rizki Nur Aini)
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments