Sabtu, 07/09/2019 06:49 WIB
Muhammadiyah Dorong Kalender Islam Global
JAKARTA, DAKTA.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong agar membentuk sebuah kalender islam secara global untuk mencegah kerancuan penetapan awal bulan Hijriah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar dalam acara Pengajian Bulanan bertema 'Kalender Islam Global dan Pencerahan Peradaban', Jumat (6/9) malam.
Menurut Syamsul ada dua alasan yang membuat perlunya sebuah kalender islam secara global yakni munculnya masalah ketika penentuan puasa Arafah dan metode rukyatul hilal yang tidak dapat menjangkau seluruh dunia.
"Jadi untuk menyatukan puasa Arafah ini, satu-satunya jalan adalah dengan menerapkan kalender Hijriyah global, kita kan sering berbeda-beda," ungkap Syamsul.
Syamsul memaparkan adanya kelemahan dari sistem rukyatul hilal, dimana negara yang berada di kawasan kutub dan khatulistiwa mempunyai kemungkinan besar kesalahan dalam pengamatan hilal.
"Rukyat Hilal itu bisa terlambat satu minggu dari orang di khatulistiwa, jadi kalau kita menggunakan rukyat dengan mata telanjang, itu tidak akan bisa menjangkau seluruh belahan dunia," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam kata sambutannya mengaku heran dengan umat islam di Indonesia yang hingga saat ini masih belum mempunyai kalender global.
"Sungguh aneh umat yang besar 1,6 atau 2 miliar ini belum punya kelender tetap. China sudah punya kalender, Buddhist punya kalender, bahkan Jawa saja punya kalender, Islam belum," ujar Dadang.
Dadang menambahkan, umat Islam Indonesia saat ini masih memiliki interpretasi masing-masing dalam menentukan kalender Hijriyah, sehingga kadang memunculkan perbedaan dalam menentukan hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha. **
Reporter | : | |
Editor | : | Dakta Administrator |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments