Jum'at, 06/09/2019 11:56 WIB
Kenaikan BPJS Kesehatan Semakin Sulitkan Rakyat
Fadli Zon
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan menjadi solusi dan hanya akan semakin membebani masyarakat Indonesia.
"Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya cara lain untuk menambal defisit anggaran, pasti nanti akan ada penolakan dari masyarakat," ungkap Fadli di Jakarta pada Jumat (6/9).
Fadli mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru membuat masyarakat semakin sulit dan semakin jauh dari visi mereka untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Bukannya semakin mudah, ini malah semakin mempersulit. Dulu kan cita-citanya BPJS Kesehatan ini dibentuk untuk mempermudah masyarakat," tutupnya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas I dan II hingga dua kali lipat.
Saat ini, peserta kelas I membayar iuran sebesar Rp80 ribu per bulan dan kelas II sebesar Rp55.000. Namun per 1 Januari 2020 mendatang, pemerintah akan menaikkan premi sebesar 100 persen, yakni Rp160.000 untuk peserta kelas I dan Rp110.000 untuk kelas II.
Pemerintah beralasan apabila tidak dinaikkan, maka defisit anggaran BPJS Kesehatan akan terus membengkak hingga Rp77,8 triliun pada 2024 mendatang. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments