Jum'at, 30/08/2019 19:12 WIB
Gerakan Solidaritas Pemuda Papua Menolak Referendum Papua
Sekelompok Pemuda Papua Menggelar Aksi Tolak Referendum Papua di Patung Kuda Jakarta
JAKARTA, DAKTA.COM - Sebanyak 300 orang massa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Pemuda Papua dan Ras Melanesia menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (30/8). Mereka menolak wacana referendum Papua dan mengecam adanya upaya politik adu domba atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Salah seorang orator yang menyuarakan pendapatnya dalam aksi tersebut bernama Ismail Marasabessy menuntu kepada aparat kepolisian untuk menangkap oknum dan aktor dibalik pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Merdeka pada Selasa (27/8) lalu.
“Indonesia tidak boleh hancur oleh oknum-oknum seperti itu. Kebebasan dan keyakinan diakui oleh seluruh bangsa, akan tetapi ras Melanesia bukanlah segelintir orang orang yang menginginkan kerusakan di negara ini,” tegas Ismail.
Sementara itu, seorang orator lainnya bernama El Hakim mengatakan bahwa Papua dan NKRI tidak bisa dipisahkan, semua warga negara harus tunduk pada hukum.
“Beberapa hari yang lalu ada sekelompok orang yang mengibarkan bendera bintang kejora di depan Istana dan juga Mabes AD itu sangat menyakitkan bagi kita. Gerakan itu adalah gerakan yang hanya mencari nama saja, untuk itu pihak kepolisian harus mengusut tuntas karena ini bukanlah permasalahan yang sepele bagi negara ini,” ujar El Hakim.
Menurutnya, NKRI sudah final dan Pancasila adalah dasar negara bagi seluruh bangsa Indonesia, untuk itu ia menegaskan siap untuk membubarkan apabila ada aksi yang memakai bintang kejora.
“Pesan saya kepada abang-abang kepolisian apabila ada orang yang mengibarkan bendera bintang kejora itu harus tembak ditempat, dan itu tidak melanggar HAM karena mereka kelompok kecil yang telah merongrong kedaulatan negara,” tegasnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments