Jum'at, 30/08/2019 16:01 WIB
Forjim: Pemerintah Wajib Lindungi Keselamatan Insan Pers di Papua
Kerusuhan di Papua (dok. Istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Umum Forum Jurnalis Muslim (Forjim), Dudy Sya'bani Takdir meminta Pemerintah Pusat serius melindungi keselamatan insan pers di Papua.
Hal itu dia sampaikan karena beberapa kantor media di Papua dirusak oleh para pendemo.
“Pemerintah wajib hadir untuk melindungi teman-teman jurnalis yang meliput demonstrasi masyarakat Papua,” katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (30/9).
Atas kejadian itu, Dudy berpesan agar awak media yang bertugas di sana tetap berhati-hati. Bila ada hal-hal yang dirasa mengancam keselamatan, ia menyarankan segera mencari perlindungan.
“Kami berpesan kepada kawan-kawan jurnalis di Papua bahwa tidak ada berita yang seharga dengan nyawa. Utamakan keselamatan. Walaupun pekerjaan jurnalis dilindungi Undang-Undang Pers, tetap tidak boleh gegabah," tambahnya.
Kepada masyarakat Papua yang tengah melakukan aksi, Dudy berpesan agar awak media jangan diperlakukan seperti musuh. Tindak kekerasan kepada jurnalis, justru akan menjadi penghambat informasi yang ingin disampaikan masyarakat ke Pemerintah.
“Kami adalah penyambung suara masyarakat. Lewat berita yang kawan-kawan di lapangan hasilkan, informasi dapat diterima dengan baik oleh pemerintah," kata Dudy.
Kendati demikian, dia juga mendesak pemerintah segera mengambil sikap untuk mengatasi persoalan di Papua.
"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah punya instrumen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan segera. Agar korban tak semakin banyak berjatuhan," pungkasnya
Sebelumnya telah diberitakan bahwa kantor media massa milik Perum LKBN Antara Biro Papua dirusak oleh pendemo baru-baru ini. Pendemo melempari kantor Antara sehingga mengakibatkan sejumlah kacanya pecah. Tidak hanya LKBN Antara, kantor iNews di Papua pun menjadi sasaran tindak kekerasan pendemo. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments