Kamis, 29/08/2019 14:37 WIB
Gerindra Inginkan Pembiayaan Ibukota Gunakan APBN
Edhy Prabowo
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo menginginkan agar pembiayaan pembangunan ibu kota menggunakan APBN seluruhnya.
"Seharusnya 100 persen menggunakan APBN, tidak mungkin kita membangun suatu negara dengan melibatkan swasta. Ini berbahaya bagi kedaulatan kita. Jikalau kemudian ada tambahan lain itu beda soal," tegas Edhy di Gedung DPR RI, Senayan pada Kamis (29/8).
Edhy menjelaskan untuk membangun kepentingan negara seperti pemindahan ibu kota, semestinya hal tersebut menggunakan dana APBN sehingga akan jelas dalam pertanggungjawabannya.
"Partai Gerindra tidak ingin menghalangi keinginan pemerintah memindahkan ibu kota, dulu kan juga wacana itu pernah ada di Jonggol. Akan tetapi ini di Kalimantan, jauh dari Jakarta," imbuhnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan menyatakan skema pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru tidak akan memberatkan APBN. Mereka menjelaskan hanya 19,2 persen anggaran tersebut yang berasal dari APBN.
Selain itu, sebesar 26,2 persen anggaran berasal dari investasi swasta yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan, sarana pendidikan, dan transportasi massal. Sementara sisanya, yakni 54,6 persen anggaran berasal dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.**
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments