Kamis, 22/08/2019 15:20 WIB
Kota Bekasi Gabung DKI, Anies: Terserah Pusat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta
JAKARTA, DAKTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan wacana penggabungan Kota Bekasi ke wilayahnya kepada pemerintah pusat.
Menanggapi perihal adanya beberapa wilayah yang ingin bergabung ke DKI Jakarta, menurut Anies hal tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat yang akan mengatur bagaimana tata kelola pemerintahannya.
"Tentang status tata pemerintahannya itu prosesnya di pemerintah pusat. Bagi saya, apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Tapi jika tetap seperti ini, kami juga akan taat," ujar Anies usai menghadiri rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).
Namun Anies mengatakan, untuk kegiatan perekonomian di kota-kota penyangga DKI Jakarta sesungguhnya sudah saling terintegrasi satu sama lain sehingga tidak terlalu sulit untuk mengaturnya.
"Secara perekonomian memang kawasan ini sudah terintegrasi, itu kenyataannya. Bahkan ketika kami menentukan upah sektoral itu melihat kesamaan antar wilayah," imbuhnya.
Anies mengatakan, dalam setiap pertemuan dirinya bersama kepala daerah penyangga ibukota, hal yang perlu ditekankan adalah mengenai kualitas pelayanan publik.
"Dalam tata pemerintahan itu saya selalu sampaikan, kita ini sama-sama penyelenggara negara. Rakyat tidak boleh ada perbedaan, pelayanannya harus sama, pembangunannya harus sama," tutupnya.
Sebelumnya dikabarkan Walikota Bogor Bima Aria mengusulkan pemekaran Provinsi baru yakni Bogor Raya yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cianjur, Depok, Kota Bogor, Karawang, dan Subang.
Namun wacana tersebut mendapatkan penolakan dari Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang lebih memilih agar Kota Bekasi bergabung menjadi wilayah DKI Jakarta. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments