Senin, 19/08/2019 07:58 WIB
Komisi VIII Minta Pengawasan Kuota Haji Ditingkatkan
Jemaah haji di Masjidil Haram
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid meminta agar pengawasan dalam daftar tunggu haji juga lebih ditingkatkan.
Sodik menyetujui adanya upaya diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota haji mengingat daftar tunggu para jemaah haji asal Indonesia yang bahkan mencapai puluhan tahun.
"Tapi bukan hanya penambahan kuota saja, melainkan juga pengawasan. Kuota bertambah itu bagus untuk mengurangi waktu tunggu, tapi pengawasan juga harus ditingkatkan," ungkap Sodik di Jakarta, Senin (19/8).
Pasalnya ia menemukan kuota haji yang tidak terpakai di beberapa wilayah karena yang bersangkutan meninggal dunia.
"Masih banyak yang tidak terpakai, semestinya kan bisa digunakan pada jemaah dalam daftar tunggu. Inilah yang saya bilang pentingnya pengawasan," imbuhnya.
Jemaah haji asal Indonesia mulai pulang ke Nusantara setelah melaksanakan rukun Islam kelima di Arab Saudi.
Kloter pertama jemaah haji yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (17/8) kemarin pukul 22.15 WIB.
Setelah tiba di Indonesia, para jemaah haji diimbau untuk memeriksakan kesehatan melalui Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji apabila ada gejala demam dan flu dalam waktu dua minggu. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments