Jum'at, 16/08/2019 12:07 WIB
Demi Pelayanan Publik, Presiden Jokowi Inginkan Birokrasi Sederhana
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR RI
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi untuk tata kelola negara yang memprioritaskan pada kepentingan masyarakat.
Dalam pidato keduanya dalam sidang bersama MPR RI siang ini, Presiden Jokowi menyampaikan agar prosedur pelayanan masyarakat lebih sederhana dan tidak lagi terlalu berbelit-belit dalam rangka pembenahan birokrasi yang memprioritaskan kepada hasil.
"Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan- terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan," papar Presiden Jokowi, Jumat (16/8).
Presiden Jokowi juga menuntut kepada seluruh penegak hukum untuk mampu melakukan pencegahan, bukan hanya berpaku pada penindakan sejumlah kasus yang terjadi.
"Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," imbuhnya.
Begitu juga pada masalah anggaran, Presiden Jokowi juga menginginkan penggunaan yang lebih efisien dibandingkan pada tahun sebelumnya.
"Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat. Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," ujarnya.
Pada hari ini, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam tiga agenda dimana dua diantaranya sudah dilakukan yakni pada pembukaan sidang MPR RI pagi tadi, lalu dilanjutkan dengan pidato kenegaraan dalam agenda yang sama.
Selanjutnya Presiden Jokowi akan menyampaikan laporan nota keuangan negara dalam rapat paripurna bersama DPR RI usai Sholat Jumat sekitar pukul 14.00 WIB. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
0 Comments