Ilustrasi listrik padam (CNN)
DAKTA.COM - Oleh : Ayin Harlis (Narasumber Kajian Muslimah MQ Lovers Bekasi)
Pemadaman listrik pada Ahad, 4 Agustus lalu yang meliputi wilayah Jabodetabek dan sekitarnya membuat dunia maya turut gaduh. Ragam komentar mewarnai cuitan dan status tentang kejadian yang membuat masyarakat tak nyaman itu (merahputih.com, 5/8/2019).
“Bagaimana kalau gaji pegawai PLN kita padamkan aja seperti mereka memadamkan listrik seenaknya,” begitu salah satu cuitan gemas warganet yang sudah bayar listrik mahal, bayar terlambat kena denda, tapi ada pemadaman jadi korban juga.
“Mari kita doakan agar petugas yang memperbaiki diberi kesehatan dan keselamatan,” tulis cuitan bijak beberapa akun menasehati yang lain agar tak mengirim komentar pedas.
Selain di Jabodetabek, pemadaman listrik akibat gangguan Transmisi SUTET 500 kV juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor.
Pemadaman listrik tak hanya mengacaukan sistem transportasi publik seperti KRL dan MRT, tapi juga jaringan telepon. Hal tersebut diakui beberapa provider penyedia jasa komunikasi.
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menuturkan bahwa usaha yang paling terdampak dari gangguan listrik dan internet ini adalah UMKM, sebab tak semua dari mereka mampu membeli genset sebagai back up saat listrik padam. PT. PLN (Persero) memperkirakan potensi kerugian yang dialami saat pemadaman listrik serentak di sebagaian Pulau Jawa mencapai Rp90 miliar (economy.okezone.com, 05/08/2019).
Angka yang lebih fantastis dilaporkan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang mencatat kerugian akibat listrik padam di wilayah Jabodetabek setidaknya Rp200 miliar (tirto.id, 06/08/2019).
Secara pribadi kita memang harus mengapresiasi setiap upaya pegawai PLN dalam memberikan pelayanan kebutuhan listrik masyarakat. Di sisi lain, kita pun harus berempati pada jutaan masyarakat yang aktivitasnya terhenti, usahanya merugi, apalagi yang sedang di rumah sakit yang minim listrik pengganti. Mereka semua baik pegawai PLN atau masyarakat yang mengeluh adalah korban dari pengelolaan listrik yang tak mumpuni.
Banyak pakar yang menilai mati listrik di wilayah vital negara dalam jangka waktu yang lama perlu dikaji lebih dalam. Marwan Batubara mengatakan kondisi yang terjadi kemarin merupakan buah dari perencanaan ketenagalistrikan yang tidak matang (cnnindonesia.com, 05/08/2019).
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurahman berpendapat pemadaman listrik menunjukkan buruknya manajerial perusahaan setrum plat merah tersebut karena tidak memiliki back up plan terhadap manajemen operasi Listriknya.
Aroma privatisasi justru mencuat pasca pemadaman listrik. Alih-alih mendorong back up plan agar pasokan listrik tak terhenti, Menkominfo Rudiantara malah mengusulkan adanya pesaing bagi PLN. Menurutnya, Pemerintah perlu memberi restu pada perusahaan lain agar menjadi pemasok listrik di tanah air (sinarharapan.co, 05/08/2019). Padahal, karena pengelolaan berbasis privatisasi itulah, konsep melayani cuma tagline saja.
Secara ekonomi, sebuah perusahaan akan melakukan berbagai upaya seminimal-minimalnya biaya produksi untuk sekadar tidak rugi. Ditambah dengan menarik sebanyak-banyak pemasukan yang dibebankan pada pelanggan agar tak terjadi defisit anggaran. Kalau sudah begini, wajar kalau rakyat akan selalu jadi korban.
Energi listrik merupakan kebutuhan mayarakat yang vital. Dalam Islam kebutuhan vital masyarakat semacam ini merupakan kepemilikan umum yang hanya negara saja yang boleh mengelolanya, bukan swasta. Atau berslogan milik negara padahal dikelola secara swasta, tidak mau rugi dan mencari untung seperti perusahaan swasta.
Kebutuhan listrik dikelola semestinya dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Negara tentu saja tak akan berhitung untung rugi. Subsidi tak perlu dikebiri, teknologi baru terus dikaji. Gangguan yang dapat diprediksi disiapkan antisipasi. Yang takterprediksi perlu rencana cadangan agar aktivitas penting tak terhenti.
Sebagai solusi tentu saja terus mengoreksi pengelolaan listrik yang salah, bukan untuk mencari kambing hitam tapi mencari jalan keluar. Jika yang salah adalah persoalan mendasar, tak perlu ragu pada perubahan radikal. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Ayin Harlis |
- Kabupaten Bekasi Tentukan Pemimpinnya Sendiri, Sejarah Baru dan Terulangnya Pilkada 2012
- Budaya Silaturahmi dan Halal Bihalal
- Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Perspektif Pemikir Ekonomi Islam
- Jauh Dari Pemerintahan Bersih Dalam Sistem Demokrasi
- Persikasi Bekasi, Dulu Penghasil Talenta Sekarang Sulit Naik Kasta
- Quo Vadis UU Ciptaker
- Kaum Pendatang Mudik, Cikarang Sunyi Sepi
- Menanti Penjabat Bupati Yang Mampu Beresin Bekasi
- Empat Pilar Kebangsaan dan Tolak Tiga Periode
- DUDUNG ITU PRAJURIT ATAU POLITISI?
- Ridwan Kamil Berpeluang Besar Maju di Pilpres 2024, Wakil dari Jawa Barat
- QUO VADIS KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS & DAYA SAING SDM INDONESIA
- Tahlilan Atas Kematian Massal Nurani Wakil Rakyat
- Nasehat Kematian Di Masa Pandemi Covid-19
- FPI, Negara dan Criminal Society
0 Comments